Hak Merek



HAK MEREK


A.                Hak Merek
Hak merek adalah tanda yang berupa gambar,nama,kata,huruf-huruf,angka-angka,susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 = Undang-Undang tentang Merek). Suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam Daftar Merek. Barang siapa yang pertama mendaftarkan,dialah yang  berhak atas merek,dan secara eksklusif dia dapat memakai merek tersebut,sedang pihak lain tidak boleh memakainya,kecuali dengan izin.
Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek,inilah terdapat lebih banyak kepastian. Hal ini tersimpul dalam pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang merek yang menyatakan: “Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”.
Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.
  1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
  3. Selain kedua jenis Merek diatas, dalam Undang-undang Merek juga dikenal adanya Merek Kolektif yaitu Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis lainnya.

B.                 Fungsi dari Merek
Fungsi dari hak merek diantaranya ialah :
1.    Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2.    Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
3.    Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4.    Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

C.                Pendaftaran Merek
Syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan suatu Merek :
1.         Adanya Daya Pembeda. Merek yang didaftarkan tersebut harus dibedakan sedemikian rupa dengan Merek barang atau jasa lain yang sudah dimiliki pihak lain.
2.         Originality, Merek yang akan didaftarkan merupakan merek yang baru asli dari pihak yang akan mendaftarkan, dalam arti belum menjadi milik umum.
Suatu Merek tidak dapat di daftarkan apabila :
1.      Permohonan diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Sebagai contoh, Merek Dagang X yang sudah dikenal selama bertahun-tahun, ditiru oleh Y sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pokok dengan Merek Dagang X. dalam contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik.
2.      Merek dagang mengandung unsur pertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
3.      Merek dagang tersebut tidak memiliki daya pembeda, apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti hanya titik dan garis saja atau apabila tanda tesebut terlalu rumit hingga tidak jelas. Merek dagang tersebut telah menjadi milik umum, seperti membuat Merek dari lambang rambu – rambu lalu lintas.

KESIMPULAN

            Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Undang-Undang yang mengatur tentang hak merek ialah Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992. Peraturan perundang-undangan mengenai hak merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, oleh karena itu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran ialah adanya daya pembeda dan originality, namun suatu hak merek tidak dapar didaftarkan apabila pemohonan diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, merek dagang mengandung unsur pertentangandalam perundang-undangan. Fungsi dari hak merek antara lain ialah sebagai tanda pengenal, sebagai alat promosi, sebagai jasmani atas mutu barang, dan sebagai penunjuk asal barang.

Sumber:
https://evaruth.wordpress.com/2012/04/13/hak-cipta-paten-dan-merek-2/
https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/12/hak-cipta-paten-merk-desain-industri-dan-rahasia-dagang/


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

GLOBALISASI

GLOBALISASI A. Pengertian Globalisasi a. Menurut Martin Albrow “Globalisasi mengangkut seluruh proses dimana penduduk dunia teriinkorporasi (tergabung ) ke dalam masyarakat dunia yang tunggal , masyarakat global “ b. Menurut Emmanuel Richter “Die Globaliserierung , yaitu jaringan kerja global yang secara bersamaan menyangkut masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan dan persatuan ,dunia “ c. Menurut Martin Khor “ Globalisasi adalah suatu yang di dunia ketiga selama beberapa abad kami sebut dengan kolonialisasi “ d. Menurut Rosabeth Moss Kanter “Dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan global yang dalam gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama “ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan globalisasi ialah suatu keadaan yang mendunia dimana hubungan sosial dan saling ketergantunganantar negara dan antar manusia semakin besar. Yang menuru
Baca selengkapnya

Tugas Etika Profesi : Hak Cipta dan Contoh Kasus Hak Cipta

Tugas Etika Profesi : Hak Cipta dan Contoh Kasus Hak Cipta Hak Cipta :             Pada awalnya konsep hak cipta di Indonesia adalah terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya un
Baca selengkapnya

Masalah Pelapisan Sosial Dan Kesamaan Derajat

MASALAH PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT 1.                 Pengertian Pelapisan Sosial Pelapisan sosial  atau stratifikasi sosial ( social stratification ) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota  masyarakat  secara vertikal (bertingkat). Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh  Pitirim A. Sorokin  bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau  masyarakat  ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut  strata sosial .  P.J. Bouman  menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa belanda disebut  stand , yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Istilah  stand  juga dipakai oleh  Max Weber . 2.                 Terjadinya Pelapisan Sosial Terjadinya Pelapisan Sosial te
Baca selengkapnya